Pemerintah Provinsi NTT bersama VCA Indonesia menggelar dialog kebijakan perubahan iklim pada 19–20 Mei 2025 yang menghasilkan rencana aksi kolaboratif, seperti penyusunan Perda pengakuan masyarakat adat, konservasi laut berbasis lokal, dan pengolahan sampah plastik. Dialog ini juga mendorong integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah dan pelibatan berbagai pihak. Pemerintah dan VCA sepakat memperkuat kerja sama untuk menghadapi perubahan iklim secara adil dan berbasis pengetahuan lokal.
Kupang, 22 Mei 2025 – Dialog kebijakan yang
digelar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Voices for Just
climate Action (VCA) Indonesia telah menghasilkan berbagai rencana aksi
bersama. Dialog yang mengambil tema “Mendorong Kebijakan Adaptasi Perubahan
Iklim yang Berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia”
diselenggarakan pada 19-20 Mei 2025.
Dalam dialog kebijakan yang diikuti oleh
pemerintah provinsi dan perwakilan dari 18 perangkat daerah kabupaten/kota di
seluruh NTT dan juga perwakilan VCA Indonesia, telah menghasilkan berbagai
rencana aksi iklim yang akan dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif.
Rencana aksi iklim tersebut di antaranya
adalah mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat, pembangunan konservasi laut berbasis kearifan lokal,
hingga pengadaan mesin pengolahan sampah plastik. Dalam dialog tersebut, juga
dirancang berbagai upaya mobilisasi pendanaan aksi iklim bersama serta
pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya nanti.
Sherly S. Wila Huky, ST. MT Kabid Pengendalian
dan Perlindungan DLHK, Provinsi NTT berharap hasil diskusi selama dua hari ini
tidak berhenti pada catatan atau dokumen semata, tetapi benar-benar
diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan mitra
pembangunan sangat penting untuk memastikan aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim berjalan nyata,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi
NTT siap mendukung proses integrasi, hingga justifikasi teknis dalam penyusunan
dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ke depan,
mari terus menjaga komunikasi dan kerja sama agar langkah-langkah yang sudah
dimulai dapat berlanjut dan berdampak,” sambungnya.
Hasil
dialog kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan acara yang ingin mendorong
berbagai aksi dan solusi iklim yang sejak 2021 telah dilakukan oleh VCA
Indonesia. Berbagai praktik baik solusi iklim berbasis lokal tersebut
diharapkan mampu diadopsi dan diduplikasi oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam berbagai kebijakan yang tertuang dalam RPJMD.
Sardi
Winata, Nasional Koordinator Koalisi Adaptasi salah satu perwakilan dari
koalisi VCA Indonesia menyambut baik hasil dari dialog kebijakan tersebut. Ia
berharap hasil dialog ini bisa diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota.
“Dialog
selama dua hari telah menghasilkan satu rencana yang baik bagi NTT untuk
beradaptasi dengan perubahan iklim, dan membangun berbagai solusi iklim
berbasis pengetahuan lokal,” ujarnya.
VCA
Indonesia dalam penutupan acara dialog tersebut juga menyampaikan apresiasi
kepada Pemerintah Provinsi NTT yang membuka tangan untuk berkolaborasi
merespons perubahan iklim. Ini sesuai dengan komitmen dari Gubernur NTT Emanuel
Melkiades Laka Lena yang dalam pembukaan acara dialog menyatakan isu perubahan
iklim adalah tantangan mendesak yang harus direspons oleh Pemerintah Provinsi
NTT.
“Kolaborasi
ini adalah langkah maju bagi NTT dan bagi Indonesia untuk merespons perubahan
iklim. Ini adalah salah satu bentuk rekognisi pemerintah atas berbagai program
yang selama ini telah dikerjakan oleh VCA Indonesia,” pungkasnya.
Artikel ini juga tayang di vritimes