Pendahuluan
Konsep commercial trust telah lama menjadi bagian dari yurisdiksi hukum umum seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun, di Indonesia yang menganut sistem hukum sipil, konsep trust baru belakangan ini memperoleh pengakuan hukum. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Indonesia memperkenalkan mekanisme hukum yang memungkinkan pembentukan commercial trust.
Artikel ini membahas kerangka kerja commercial trust menurut UU P2SK, proses pendiriannya, serta aspek regulasi dan perpajakan yang relevan. Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada dukungan hukum korporasi yang andal, CPT Corporate menawarkan Layanan Corporate Secretary untuk membantu bisnis menavigasi ranah hukum yang baru ini.
Apa Itu Commercial Trust?
Definisi dan Struktur
Commercial trust adalah suatu pengaturan hukum di mana seorang trustee (wali amanah) memegang dan mengelola aset atas nama beneficiary (penerima manfaat), sesuai dengan instruksi dari settlor (pemberi amanah). Trustee adalah pemilik sah aset, tetapi wajib bertindak demi kepentingan beneficiary. Di bawah UU P2SK, pengaturan commercial trust kini dapat dibentuk di Indonesia dengan menggunakan trustee yang berlisensi.
Pihak-Pihak Utama
Settlor: Pihak yang memiliki aset dan membentuk commercial trust
Trustee: Entitas atau individu berlisensi yang mengelola aset trust
Beneficiary: Penerima manfaat dari trust
Dasar Hukum: UU P2SK
Pengakuan Pengaturan Trust dalam UU
– Pasal 34 UU P2SK mengatur dua jenis struktur mirip trust:
– Special Purpose Vehicles (SPV) untuk sekuritisasi
– Manajer Dana Trust (Trustee) yang mengelola aset atas nama beneficiary
Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembentukan commercial trust di Indonesia.
Perizinan dan Pengawasan
Trustee wajib memiliki lisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CPT Corporate melalui Layanan Corporate Secretary dapat membantu perusahaan dalam memilih dan menunjuk trustee yang memenuhi syarat.
Fitur-Fitur Commercial Trust di Indonesia
– Pemisahan Aset Aset dalam trust terpisah secara hukum dari aset pribadi/corporate milik trustee. Ini melindungi aset trust dari klaim hukum terhadap trustee atau settlor.
– Perlindungan dari Kepailitan Aset trust tidak termasuk dalam harta pailit trustee maupun settlor, memberikan keamanan ekstra bagi beneficiary.
– Jenis Aset yang Luas UU P2SK tidak membatasi jenis aset dalam trust, termasuk uang tunai, properti, saham, dan surat berharga lainnya.
– Kerahasiaan Trustee wajib menjaga kerahasiaan transaksi dan data terkait settlor dan beneficiary, sesuai dengan regulasi anti-pencucian uang dan standar internasional.
Cara Membentuk Commercial Trust
Langkah-langkah Pembentukan
Langkah 1: Menunjuk Trustee Berlisensi Trustee harus memiliki lisensi resmi dari OJK.
Langkah 2: Menyusun Perjanjian Trust Perjanjian ini berisi tujuan, ketentuan, tanggung jawab, biaya, dan durasi trust. Disarankan pendampingan hukum.
Langkah 3: Transfer Aset Settlor mentransfer aset kepada trustee untuk dicatat di bawah trust.
Langkah 4: Registrasi Regulator Bergantung pada nilai dan jenis aset, mungkin diperlukan pemberitahuan atau registrasi ke OJK.
Langkah 5: Pengelolaan Berkelanjutan Trustee bertanggung jawab atas pengelolaan, kepatuhan, dan pelaporan rutin.
CPT Corporate siap membantu dalam penyusunan perjanjian, transfer aset, hingga komunikasi dengan trustee.
Pertimbangan Regulasi
1. Pengawasan OJK OJK mengawasi perizinan dan aktivitas trustee, serta memverifikasi kepatuhan terhadap modal dan tata kelola. Hanya OJK yang berwenang memulai proses kepailitan terhadap trustee.
2. Kepatuhan terhadap UU Lain Bila trust memiliki saham di perusahaan Indonesia, maka perlu patuh pada hukum korporasi, perbankan, dan sektor terkait. Hak suara trustee harus sesuai hukum.
3. Anti Pencucian Uang (AML) Trustee wajib melakukan due diligence terhadap sumber dana dan identitas para pihak sesuai ketentuan AML dan pendanaan terorisme.
Pertimbangan Perpajakan
Kerangka yang Masih Berkembang
Hingga pertengahan 2025, belum ada regulasi pajak khusus terkait trust. Namun, peraturan diperkirakan terbit sebelum akhir 2025.
1. Pendapatan dari Aset Trust Pendapatan dapat dikenakan pajak di tingkat trust atau beneficiary tergantung pada status trust (transparan atau tidak).
2. Pajak Distribusi Distribusi ke beneficiary mungkin dikenakan pajak penghasilan pribadi, kecuali untuk trust tipe warisan.
3. Transfer Aset Transfer aset ke trust kemungkinan tidak dikenai pajak capital gain, tetapi mungkin ada biaya administrasi (mis. BPHTB).
4. Kondisi Lintas Negara Jika trustee atau beneficiary adalah non-residen, pajak pemotongan bisa berlaku. Wajib pajak Indonesia dikenakan pajak atas pendapatan global, termasuk dari trust luar negeri.
CPT Corporate menyediakan konsultasi terkait kepatuhan pajak dalam layanan Corporate Secretarial-nya.
Manfaat Commercial Trust
1. Perlindungan Aset: Terlindungi dari klaim hukum & pailit
2. Manajemen Kekayaan: Berguna untuk warisan, investasi, dan perencanaan suksesi
3. Kerahasiaan: Privasi keuangan terjaga
4. Fleksibilitas: Dapat disesuaikan untuk berbagai jenis aset dan tujuan
Bagaimana CPT Corporate Dapat Membantu: Layanan Corporate Secretary
CPT Corporate menawarkan layanan menyeluruh untuk mendukung:
– Penunjukan dan koordinasi lisensi trustee
– Penyusunan dan review perjanjian trust
– Kepatuhan transfer aset
– Konsultasi perpajakan dan regulasi
Kesimpulan
UU P2SK merupakan tonggak penting dalam dunia hukum dan keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, struktur commercial trust diakui dan diatur secara hukum, membuka peluang baru dalam perlindungan aset, manajemen kekayaan, dan investasi.
Dengan dukungan tim hukum berpengalaman dan Layanan Corporate Secretary CPT Corporate, Anda dapat mendirikan commercial trust secara aman dan sesuai regulasi.
Siap Menjelajahi Commercial Trust di Indonesia?
Bermitra dengan CPT Corporate dan manfaatkan layanan Corporate Secretarial yang dirancang khusus untuk kebutuhan Anda. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi.
Artikel ini juga tayang di vritimes