Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum memperoleh informasi mengenai pengelolaan rumah dinas DPR di masa mendatang.
Diketahui bahwa mulai periode 2024-2029, anggota DPR RI tidak akan lagi menerima fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan selama menjabat sebagai wakil rakyat.
Sebagai alternatif, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
“Saya belum tahu mengenai rumah dinas DPR,” kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/10).
Keputusan DPR RI
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa keputusan untuk menghapus fasilitas rumah dinas DPR diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan DPR dan para ketua fraksi yang berlangsung pekan lalu.
“Tunjangan Perumahan ini akan diberikan sejak anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik,” jelas Indra, seperti yang dilaporkan pada Kamis (10/10).
Sementara itu, Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Tedy Syandriadi, menyatakan bahwa Kementerian Keuangan masih mendiskusikan rencana pengelolaan rumah dinas DPR ke depan.
“Pengelolaan rumah dinas DPR masih dalam tahap pembahasan di DJKN, dan belum ada rencana yang jelas ke depannya,” ungkap Tedy dalam konferensi pers mengenai capaian kinerja optimalisasi aset negara di Kantor LMAN, pada Senin (7/10).
Apakah Tunjangan Hunian Pengganti Rumah Dinas DPR diperlukan?
Discussion board Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengungkapkan pendapat mengenai rumah jabatan anggota DPR (RJA) yang akan segera kosong pada akhir Oktober. Peneliti FORMAPPI, Lucius Karus, mempertanyakan kebijakan pengosongan RJA dan penggantian dengan tunjangan uang.
“Meskipun rumah tersebut baru saja direnovasi, banyak anggota DPR yang tidak tinggal di sana. Mereka lebih memilih tinggal di rumah pribadi atau tempat lain. Jadi, sebenarnya kompleks rumah dinas ini bukanlah pilihan bagi sebagian anggota DPR untuk tinggal,” jelas Lucius dalam wawancaranya dengan Liputan6.com melalui telepon pada Rabu (9/10).
Lucius juga mencatat bahwa RJA sering kali dihuni oleh staf anggota dewan, yang menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara atau hanya untuk menjaga rumah.
“Mereka lebih suka meminta stafnya untuk menjaga rumah tersebut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Lucius berpendapat bahwa tunjangan rumah sebagai pengganti RJA tidak akan efektif. Saat ini, anggota DPR sudah memiliki rumah, dan kehadiran tunjangan tidak akan mendorong mereka untuk meninggalkan rumah mereka, sehingga penggunaan tunjangan tersebut menjadi tidak jelas.
“Saya rasa tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang sudah memiliki rumah tidak akan membuat mereka meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menyewa rumah baru hanya karena ada tunjangan. Jadi, jika kita berbicara tentang efektivitas tunjangan, seharusnya diukur dari kinerja,” tegas Lucius.
“Anggota DPR juga akan mencari kenyamanan mereka sendiri, karena selama ini mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu,” tambahnya.