Mulai tahun 2025, sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia, BPJS Kesehatan, akan mengalami transformasi besar melalui implementasi KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Perubahan ini bertujuan untuk menstandarkan layanan rawat inap rumah sakit di semua kelas dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil. Bagi pemberi kerja, perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan dalam mengelola tunjangan karyawan, kepatuhan regulasi, dan biaya operasional.
Artikel ini mengulas secara mendalam tentang apa itu KRIS, bagaimana hal ini mengubah lanskap BPJS Kesehatan, dan berbagai implikasi yang mungkin timbul bagi dunia usaha di Indonesia. Dengan memahami perubahan ini sejak dini, pemberi kerja dapat menyusun strategi yang mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus efisiensi operasional.
Apa Itu KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)?
Latar Belakang BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan adalah program asuransi kesehatan yang diwajibkan pemerintah dan memberikan cakupan universal bagi seluruh warga negara Indonesia dan penduduk yang tinggal di Indonesia. Sistem ini sebelumnya menggunakan pembagian kelas—Kelas I, II, dan III—yang menentukan jenis akomodasi dan layanan rawat inap di rumah sakit. Setiap kelas menawarkan konfigurasi ruangan, tingkat pelayanan, dan manfaat yang berbeda, menciptakan kesenjangan kualitas layanan.
Sejak diluncurkan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan telah menjangkau lebih dari 200 juta peserta. Namun, masih banyak kritik terhadap kesenjangan layanan dan stigma berdasarkan kelas, yang mendorong pemerintah untuk merancang sistem baru.
Perubahan Menuju KRIS
KRIS adalah inisiatif pemerintah untuk menghapus sistem kelas dan menggantikannya dengan standar pelayanan rawat inap yang seragam. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024, mulai 1 Januari 2025, seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS wajib menyediakan layanan rawat inap sesuai standar KRIS, dan tidak lagi berdasarkan kelas I–III. Perubahan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pengalaman layanan kesehatan yang adil, seragam, dan bermartabat bagi seluruh peserta BPJS.
Tujuan KRIS
1. Mendorong kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
2. Menjamin kualitas dan standarisasi fasilitas serta layanan rumah sakit.
3. Mengurangi stigma yang muncul akibat sistem kelas dalam layanan medis.
4. Mendukung tujuan Jaminan Kesehatan Nasional yang berkeadilan.
Perubahan Utama dalam Implementasi KRIS
Standar Fasilitas Ruang Rawat Inap
KRIS mengatur bahwa ruang rawat inap harus memenuhi standar minimum terkait luas, privasi, ventilasi, sanitasi, dan kenyamanan lainnya. Persyaratan utama meliputi:
1. Maksimal 4 pasien per ruangan.
2. Jarak antar tempat tidur cukup untuk menjaga privasi dan pencegahan infeksi.
3. Tersedia colokan listrik individual dan fasilitas bersama seperti kamar mandi.
4. Ventilasi udara yang baik untuk mencegah penularan penyakit.
5. Pencahayaan dan kebisingan dikendalikan untuk kenyamanan pasien.
Upgrade ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dasar layanan bagi seluruh pasien dan memastikan rumah sakit memenuhi standar mutu yang konsisten.
Layanan Seragam Tanpa Memperhatikan Besaran Iuran
Di bawah KRIS, semua peserta BPJS, tanpa memandang besar kecilnya iuran yang dibayarkan, akan menerima layanan rawat inap yang sama. Hal ini menghapus kemampuan untuk “upgrade” layanan berdasarkan kelas atau pembayaran premi lebih tinggi.
Pemberi kerja tidak lagi dapat menawarkan peningkatan kelas layanan BPJS sebagai bagian dari tunjangan. Hal ini bisa mendorong perusahaan untuk menyediakan opsi asuransi swasta pelengkap.
Masa Transisi dan Penyesuaian Rumah Sakit
Rumah sakit diberikan waktu hingga 30 Juni 2025 untuk menyelesaikan penyesuaian infrastruktur dan layanan mereka. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan akan bersama-sama mengawasi proses transisi ini.
Rumah sakit swasta yang sebelumnya menyediakan kamar kelas premium perlu menyesuaikan layanan dan model pembiayaannya agar selaras dengan sistem KRIS, yang bisa berdampak pada pendapatan dan kerja sama mereka dengan klien korporat.
Implikasi bagi Pemberi Kerja
1. Manajemen Biaya dan Perencanaan Anggaran
Sebelumnya, pemberi kerja bisa menawarkan kelas BPJS berbeda sebagai bagian dari tunjangan. Dengan KRIS, diferensiasi berdasarkan kelas tidak lagi relevan. Namun, mereka mungkin menghadapi:
– Kenaikan biaya tidak langsung akibat penyesuaian rumah sakit yang berdampak pada premi BPJS di masa depan.
– Permintaan asuransi swasta yang lebih tinggi sebagai pelengkap layanan standar BPJS.
– Kebutuhan untuk meninjau kembali anggaran tunjangan kesehatan dan negosiasi ulang dengan penyedia asuransi.
Perusahaan sebaiknya mulai menyusun skenario perencanaan untuk mengantisipasi potensi peningkatan biaya kesehatan karyawan.
2. Peninjauan Ulang Paket Tunjangan Kesehatan
Karena semua karyawan akan menerima layanan rawat inap standar dari BPJS, perusahaan dapat mempertimbangkan:
– Menawarkan asuransi tambahan bagi karyawan yang menginginkan layanan premium, seperti ruang perawatan pribadi.
– Menegosiasikan asuransi kelompok yang melengkapi KRIS, seperti waktu tunggu yang lebih singkat atau akses ke dokter spesialis.
– Menyesuaikan kebijakan SDM dan kontrak kerja agar sejalan dengan perubahan sistem layanan kesehatan.
Ini juga bisa menjadi momen untuk menata ulang tunjangan dan menciptakan keadilan bagi seluruh karyawan.
3. Komunikasi dan Manajemen Perubahan
Transisi ke KRIS membutuhkan komunikasi internal yang jelas. Pemberi kerja perlu:
– Memberikan edukasi kepada karyawan tentang apa itu KRIS dan perubahan hak layanan.
– Menyampaikan dengan jelas bahwa layanan tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas.
– Mengatur ekspektasi dan mendorong karyawan untuk mempertimbangkan asuransi tambahan jika diperlukan.
Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kebingungan dan memperkuat kepercayaan karyawan terhadap perusahaan.
4. Kepatuhan dan Pelaporan
Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS dan membayar iuran tepat waktu. Dengan implementasi KRIS, perusahaan harus:
– Memperbarui informasi dan mengikuti perubahan regulasi.
– Meninjau kontrak dengan rumah sakit dan mitra asuransi untuk memastikan tetap patuh.
– Memastikan iuran BPJS sesuai dengan ketentuan terbaru dan sistem internal telah disesuaikan.
Ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk, sehingga kehati-hatian menjadi sangat penting.
Tantangan Transisi KRIS bagi Pemberi Kerja
Beban Administrasi HR
Tim HR akan menghadapi lebih banyak pertanyaan dan pekerjaan administratif terkait perubahan tunjangan. Termasuk juga penambahan pekerjaan dalam pengelolaan asuransi swasta, klaim, dan pelaporan regulasi.
Perusahaan kecil tanpa tim HR khusus mungkin akan merasakan beban ini lebih berat.
Kepuasan dan Moral Karyawan
Karyawan yang sebelumnya mendapatkan layanan Kelas I mungkin melihat perubahan ini sebagai penurunan. Pemberi kerja harus proaktif dalam mengelola ekspektasi dan menekankan bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan pemerataan layanan.
Menyediakan program kesejahteraan tambahan atau opsi kesehatan swasta bisa meningkatkan kepuasan karyawan selama masa transisi.
Kesiapan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
Beberapa perusahaan beroperasi di daerah terpencil di mana rumah sakit mungkin belum siap memenuhi standar KRIS sebelum batas waktu 2025. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian layanan dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap sistem.
Dalam kasus seperti ini, perusahaan mungkin perlu memberikan dukungan berupa transportasi atau relokasi ke fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi standar.
Peluang bagi Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Mendukung rumah sakit lokal untuk memenuhi standar KRIS dapat menjadi bagian dari program CSR. Contohnya: menyumbang peralatan medis, mendanai renovasi fasilitas, atau mengadakan program edukasi kesehatan.
Langkah ini tidak hanya membantu proses transformasi, tetapi juga memperkuat citra sosial perusahaan.
Kemitraan dengan Penyedia Layanan Kesehatan
Perusahaan dapat menjalin kerja sama strategis dengan rumah sakit untuk menyediakan layanan hybrid: kombinasi BPJS KRIS dan asuransi swasta. Ini bisa membuka opsi fleksibel dan penghematan biaya jangka panjang.
Kemitraan juga bisa mencakup program preventif yang menurunkan risiko dan biaya kesehatan jangka panjang.
Manfaatkan Jasa Employer of Record (EOR)
Perusahaan yang memperluas bisnis ke daerah baru atau mempekerjakan karyawan jarak jauh dapat menggunakan jasa EOR untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi BPJS Kesehatan terbaru. Mitra EOR menangani pendaftaran, penggajian, dan manajemen tunjangan secara menyeluruh.
Layanan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan asing atau startup yang belum familiar dengan regulasi di Indonesia.
Dukungan Pemerintah dan Keterlibatan Pengusaha
Pemerintah Indonesia telah menjanjikan bantuan finansial dan teknis bagi rumah sakit untuk memenuhi standar KRIS. Pemberi kerja dapat:
– Terlibat dalam forum dialog bersama BPJS dan asosiasi industri.
– Menyampaikan masukan atau kekhawatiran secara kolektif.
– Memonitor pelaksanaan uji coba KRIS di daerah lain sebagai referensi implementasi di internal perusahaan.
– Memanfaatkan insentif atau subsidi pemerintah dalam masa penyesuaian.
Keterlibatan aktif akan memastikan perusahaan tidak tertinggal dan dapat mengantisipasi kebijakan dengan lebih baik.
Kesimpulan
Implementasi KRIS pada tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem kesehatan Indonesia. Meski tujuannya adalah untuk menyediakan layanan rawat inap yang setara, dampaknya terhadap pemberi kerja cukup luas—mulai dari anggaran dan kepatuhan hingga komunikasi internal dan restrukturisasi tunjangan.
Perusahaan harus menyikapi transisi ini dengan strategi yang matang. Dengan memahami detail KRIS dan mengelola dampaknya secara proaktif, perusahaan dapat terus mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan sambil tetap patuh terhadap regulasi nasional. Perubahan ini juga menjadi peluang untuk menyempurnakan manfaat kerja dan meningkatkan kepercayaan karyawan.
Seiring bergulirnya transformasi KRIS, pengelolaan administrasi dan kepatuhan menjadi semakin penting. CPT Corporate menyediakan layanan Employer of Record (EOR) yang lengkap untuk membantu bisnis Anda tetap patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan dan kesehatan di Indonesia. Mulai dari pendaftaran karyawan, penggajian, hingga pengelolaan BPJS—semua dapat ditangani secara profesional oleh tim CPT Corporate.
Dengan pengalaman lokal dan pemahaman regulasi yang mendalam, CPT Corporate adalah mitra yang tepat untuk ekspansi dan manajemen tenaga kerja di Indonesia. Baik untuk startup, UKM, maupun perusahaan multinasional, kami menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Artikel ini juga tayang di vritimes