Mendirikan perusahaan di Indonesia bisa menjadi langkah strategis bagi investor asing, mengingat pertumbuhan ekonomi yang kuat, populasi muda, dan lanskap digital yang berkembang. Namun, memahami hukum dan regulasi lokal, terutama yang terkait dengan pembatasan kepemilikan asing, bisa menjadi tantangan. Salah satu solusi yang sering muncul dalam konteks ini adalah penggunaan struktur nominee.
Dalam artikel ini, kami akan membahas apa itu struktur nominee, bagaimana cara kerjanya di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya, pertimbangan hukum, dan apakah ini pilihan yang tepat untuk bisnis Anda. Kami juga akan memperkenalkan opsi pendaftaran perusahaan yang terpercaya di Indonesia di akhir artikel.
Apa Itu Struktur Nominee?
Struktur nominee adalah pengaturan di mana satu pihak (nominee) memegang hak hukum atas aset atau saham perusahaan atas nama pihak lain (pemilik manfaat/beneficial owner). Struktur ini umum digunakan oleh investor asing di negara-negara yang memiliki pembatasan terhadap kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu.
Di Indonesia, struktur nominee sering digunakan untuk memungkinkan individu atau perusahaan asing beroperasi di sektor-sektor yang tidak mengizinkan kepemilikan asing 100% berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), yang kini telah berkembang menjadi Daftar Positif Investasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10/2021.
Bagaimana Struktur Nominee Bekerja di Indonesia
Biasanya, struktur nominee di Indonesia melibatkan:
1. Warga negara Indonesia atau perusahaan lokal yang bertindak sebagai pemegang saham resmi entitas lokal.
2. Serangkaian perjanjian pribadi antara nominee dan investor asing yang menguraikan kepemilikan dan kontrol sebenarnya.
3. Perlindungan tambahan seperti surat kuasa, perjanjian pinjaman, atau perjanjian opsi jual untuk melindungi kepentingan investor.
Meskipun perjanjian ini dirancang untuk memberikan kontrol efektif dan hak finansial kepada investor asing, perjanjian ini tidak selalu dapat ditegakkan secara hukum di Indonesia.
Mengapa Investor Asing Mempertimbangkan Struktur Nominee
Akses ke Sektor yang Dibatasi
Beberapa sektor di Indonesia sebagian atau sepenuhnya tertutup untuk investasi asing. Menggunakan struktur nominee memungkinkan investor asing beroperasi di sektor ini sambil tetap memenuhi—setidaknya secara formal—persyaratan kepemilikan hukum.
Strategi Masuk yang Hemat Biaya
Mendirikan perusahaan lokal dengan nominee Indonesia bisa lebih cepat dan murah dibandingkan dengan mendirikan perusahaan penanaman modal asing penuh (PT PMA) yang membutuhkan modal dan proses perizinan lebih besar.
Birokrasi yang Lebih Sederhana
Pengaturan nominee sering memungkinkan bisnis untuk melewati dokumentasi dan kewajiban pelaporan yang ketat seperti yang berlaku pada PT PMA.
Risiko dan Pertimbangan Hukum
Legalitas di Bawah Hukum Indonesia
Struktur nominee tidak secara resmi diakui oleh hukum perusahaan di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pengadilan bisa memandang pengaturan ini sebagai upaya untuk mengakali hukum.
Jika terungkap, konsekuensinya bisa berupa:
1. Pembatalan perjanjian.
2. Sanksi atau pembubaran perusahaan.
3. Deportasi atau masuk daftar hitam bagi investor asing.
Kurangnya Perlindungan Hukum
Karena perjanjian nominee sering bersifat pribadi dan tidak resmi, perjanjian ini mungkin tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat jika terjadi sengketa. Jika nominee bertindak melawan kepentingan investor asing, upaya hukum bisa menjadi sangat sulit.
Risiko Etika dan Reputasi
Mengandalkan struktur nominee dapat memicu perhatian negatif dari regulator, bank, dan mitra bisnis potensial, yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan pertumbuhan bisnis Anda di masa depan.
Alternatif Struktur Nominee
Mendirikan PT PMA
Perusahaan penanaman modal asing (PT PMA) adalah struktur yang paling aman dan diakui secara hukum untuk investasi asing di Indonesia. Meskipun membutuhkan modal yang lebih tinggi dan waktu proses yang lebih lama, PT PMA memberikan:
1. Kepemilikan asing penuh (di sektor terbuka).
2. Hak dan perlindungan hukum yang jelas.
3. Kepatuhan yang transparan terhadap hukum Indonesia.
Joint Venture
Bermitra dengan perusahaan lokal melalui struktur joint venture adalah alternatif lain. Berbeda dengan struktur nominee, joint venture merupakan pengaturan resmi dan mengikat secara hukum, biasanya disertai dengan perjanjian pemegang saham yang mengatur kontrol dan mekanisme pembagian keuntungan.
Kantor Perwakilan
Jika Anda masih ingin menguji pasar, membuka Kantor Perwakilan (KPPA) memungkinkan Anda melakukan riset pasar dan aktivitas promosi tanpa melakukan operasi komersial penuh.
Haruskah Anda Menggunakan Struktur Nominee di Indonesia?
Keputusan untuk menggunakan struktur nominee harus dibuat dengan sangat hati-hati. Meskipun dapat menawarkan kenyamanan jangka pendek, risiko hukum dan keuangan sering kali melebihi manfaatnya.
Jika Anda serius ingin membangun bisnis jangka panjang yang berkelanjutan di Indonesia, jalur yang lebih aman adalah memilih PT PMA atau struktur resmi lainnya. Selalu konsultasikan dengan penasihat hukum dan korporasi yang berkualifikasi untuk menilai pilihan Anda.
Kesimpulan
Struktur nominee mungkin tampak sebagai jalan pintas yang nyaman bagi investor asing yang ingin masuk ke sektor terbatas di Indonesia. Namun, jalur ini penuh dengan ketidakpastian hukum, risiko, dan ketidakpastian.
Dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, penggunaan struktur nominee semakin mendapat pengawasan ketat.
Alih-alih mempertaruhkan investasi Anda, pertimbangkan untuk mendirikan PT PMA atau melakukan joint venture. Struktur ini tidak hanya menawarkan perlindungan hukum, tetapi juga memastikan kelangsungan bisnis Anda dalam pasar Indonesia yang dinamis.
Jika Anda siap memulai perjalanan bisnis Anda di Indonesia dengan cara yang benar, CPT Corporate siap membantu. Dengan pengetahuan mendalam tentang hukum perusahaan Indonesia dan pengalaman luas dalam membantu klien asing, kami membuat proses pendaftaran perusahaan menjadi lebih mudah, patuh, dan bebas repot.
Dari pemilihan struktur bisnis yang tepat hingga pengurusan perizinan dan dokumentasi hukum, tim ahli kami siap mendukung Anda di setiap langkah.
Artikel ini juga tayang di vritimes